Pembentukan PPS Diyakini akan Disetujui Gubernur NTB

Dimungkinkan Pembentukan PPS Inisitif DPR RI
Jakarta, Gaung NTB.- Ketua Harian KP3S Mataram Agusfian menyatakan, meskipun sampai hari ini Gubernur NTB, Dr TGB H Zainul Majdi belum mengeluarkan rekomendasi bagi pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS), namun pihaknya yakin, rekomendasi itu akan keluar.
Saat melontarkan pendapatnya di hadapan Komisi II DPR RI dua hari lalu, Agusfian menyebutkan,
pihaknya memahami mengapa Gubernur NTB belum mengeluarkan rekomendasi. “Karena KP3S sendiri baru menyerahkan semua persyaratan sesuai dengan PP 78 tahun 2007 tentang penggabungan dan pemekaran wilayah pada Senin (07/03/2011) lalu.
“Meskipun Gubernur NTB Zainul Madji belum mengeluarkan rekomendasi, tapi Gubernur NTB telah menyetujui penganggaran pembentukan PPS untuk tahun 2010 dan 2011. Itu artinya beliau setuju,” jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram ini.
Sementara mantan Gubernur NTB dan juga anggota Anggota Komisi II DPR, Harun Al Rasyid menjelaskan, aspirasi pembentukan PPS akan menjadi hak inisiatif DPR RI. Langkah ini akan ditempuh DPR RI jika pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) masih menutup diri dalam hal pemekaran daerah.
Harun menguraikan, semua persyaratan yang diamatkan oleh PP 78 tahun 2007 tentang Penggabungan dan Pemekaran Wilayah telah dilengkapi oleh PPS, “Kecuali rekomendasi dari Gubernur NTB  karena terkendala teknis berupa belum selesainya Tim Kajian Pemerintah Provinsi NTB bekerja.” ujarnya.
Jikapun rekomendasi Gubernur NTB tidak keluar, Harun tetap yakin rekomendasi tersebut tidak diperlukan lagi jika DPR RI menggunakan hak inisitifnya. “Kita tidak ingin kejadian yang sama terulang saat pemekaran Sulawesi Barat, yang minus rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dulunya tidak dilengkapi dengan rekomendasi provinsi induknya. Tapi antara pemerintah dan DPR setuju Sulawesi Barat jadi provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan Hingga lahir UU No. 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat,” katanya membandingkan.
Sementara itu pula, mantan ketua DPRD KSB, Manimbang Kahariady seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu menyatakan bahwa perjuangan politik dalam pembentukan PPS haruslah berpijak pada semangat kebersamaan yang dihajatkan bagi akselerasi pembangunan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Pulau Sumbawa.
“Semua agenda, langkah dan program perjuangan harus diorientasikan bagi penguatan kebersamaan, dengan senantiasa mengedepankan kegiatan yang strategis dan kualitatif,” terangnya.
Sudah saatnya, lanjut Manimbang, kita kerja lebih fokus dan merumuskan bersama-sama jadwal kerja yang kongkrit dan realistik agar pembahasan PPS benar-benar menjadi agenda  prioritas di Parlemen.
Menurut Manimbang, respons yang positif dari Pimpinan Komisi II terhadap aspirasi rakyat terkait dengan aspirasi rakyat untuk pembentukan provinsi Pulau Sumbawa, harus ditindaklanjuti dengan kerja-kerja yang terarah dan terukur, baik menyangkut komunikasi, lobby politik, manajemen pendanaan dan  konsolidasi organisasi KP3S yang solid. “Agar PPS dapat menjadi agenda program legislasi nasional tahun ini,”  tegasnya. “Kita semua harus kompak,” imbuhnya mengimbau.
http://gaungntb.com/2011/03/pembentukan-pps-diyakini-akan-disetujui-gubernur-ntb/